Keselamatan Pelayaran: Siapa yang Bertanggung Jawab?

kecelakaan kapal, kredit foto: thesun.co.uk

kecelakaan kapal, kredit foto: thesun.co.uk

Banyaknya kecelakaan kapal akhir-akhir ini menimbulkan pertanyaan publik tentang tata kelola keselamatan pelayaran. Jika terjadi kecelakaan kapal, umumnya publik menyoroti tiga pihak, yaitu Syahbandar, Pemilik kapal dan Nakhoda. Bagaimana sebenarnya peran ketiganya dalam sistem keselamatan pelayaran nasional? Berikut uraian singkatnya.

Perlu dipahami bahwa pelayaran adalah high regulated sector. Artinya, ada pengaturan yang jelas terhadap peran dari setiap pihak yang terkait (stakeholder) dari pelayaran tersebut. Sudah banyak hasil penelitian yang menyimpulkan bahwa mayoritas (hampir 80%) dari semua kecelakaan yang disebabkan oleh “organizational and management problems” dan hal tersebut merupakan “human error”. Oleh karena itu, peraturan tentang keselamatan pelayaran lebih banyak menitik beratkan pada pengaturan peran para pihak tersebut.

Pada level operasional, Syahbandar, pemilik kapal dan nakhoda, bisa dibilang trisula keselamatan pelayaran. Ketiganya masing-masing memiliki peran dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran). Sesuai UU Pelayaran, Syahbandar menjamin Keselamatan dan Keamanan Kapal serta Perlindungan Lingkungan Laut. Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar diperlengkapi peraturan penyelenggaraan dan pelaksanaan serta sistem manajemen secara berjenjang.

Karena keselamatan kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian, maka tugas Syahbandar menjadi berat karena harus memeriksa dan mengujii kelaiklautan setiap kapal yang hendak berlayar. Selain itu, ada tugas penilikan secara terus-menerus terhadap kapal walaupun sudah memperoleh sertifikat keselamatan.

Stakeholder Kelaiklautan Kapal

Keselamatan pelayaran erat berkaitan dengan kelaiklautan kapal, yang diatur dengan cukup lengkap dalam UU Pelayaran. Aturan kelaiklautan kapal diatur dalam Bab IX, mulai pasal 124 hingga pasal 171.

Peran pihak pemilik kapal dan Nakhoda dapat dilihat dalam pasal 128 UU Pelayaran, pada ayat (1) disebutkan bahwa Nakhoda dan atau Anak Buah Kapal harus memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal apabila mengetahui kondisi kapal atau bagian dari kapalnya, dinilai tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Kemudian pada ayat (2), yaitu Pemilik, operator kapal, dan Nakhoda wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian.

Kewajiban pemilik kapal adalah mempertahankan kapal agar selalu laik laut atau memenuhi persyaratan keselamatan kapal. Pasal 130, menegaskan kewajiban tersebut.

Nakhoda, sesuai pasal 137, memiliki wewenang penegakan hukum serta bertanggung jawab atas keselamatan, keamanan, dan ketertiban kapal, pelayar, dan barang muatan. Nakhoda memang tidak bertanggung jawab terhadap keabsahan atau kebenaran materiil dokumen muatan kapal. Namun, wajib menolak dan memberitahukan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui muatan yang diangkut tidak sesuai dengan dokumen muatan.

Pasal 138 menegaskan kewenangan Nakhoda. Sebelum berlayar, Nakhoda wajib memastikan kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar, dan berhak menolak berlayar jika kondisi dimaksud tidak terpenuhi. Kewenangan Nakhoda ini tidak bisa diintervensi oleh pemilik kapal.

Sistem Pemeriksaan

Pemeriksaan merupakan tugas kunci dari seorang Syahbandar. Penggunaan kapal yang tidak laik laut akan mendatangkan konsekuensi hukum karena beresiko pada kerugian barang dan jiwa manusia (penumpang dan awak kapal).

Tugas Syahbandar ini sebenarnya akan banyak terbantu jika pihak pemilik kapal dan Nakhoda juga melaksanakan kewajibannya seperti yang telah disebutkan di atas. Untuk itu perlu adanya sistem pemeriksaan akan mampu memastikan, terutama, pemilik/operator kapal, Nakhoda (berikut ABK), mentaati hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di keselamatan pelayaran.

Sistem yang dimaksud di atas akan mengidentifikasi seluruh pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan kapal, berdasarkan masukan Pemilik/operator Kapal, Nakhoda dan Awak kapal. Jika terdeteksi, maka Syahbandar kemudian akan mengambil berbagai tindakan sesuai PM 20/2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran dan UU Pelayaran.

Lebih lanjut, sistem pemeriksaan haruslah lengkap, mencakup aspek administratif, teknis hingga manajemen implementasinya. Tujuannya, selain mencegah atau menghindarkan terjadinya kecelakaan kapal, juga dalam menghadapi konsekuensi hukum yang timbul akibat kecelakaan kapal.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s