Standarisasi Kapal untuk Keselamatan Pelayaran

Kapal merupakan ujung tombak identitas maritim. Di saat visi maritim menjadi ujung tombak kesejahteraan bangsa seharusnya alat transportasi laut yakni kapal mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah. Permasalahan visi kemaritiman sampai saat ini terletak pada sulitnya mendefinisikan substansi poros maritim. Konsepsi Tol laut yang menjadi ujung tombak perwujudan poros maritim memang sedang digalakkan namun kenyataan lapangan masih jauh panggang dari pada api.

Hal tersebut semakin menjadi jika belum mampu ditemukannya format yang tepat bagi implementasi visi maritim. Maka dari itu, kapal merupakan urat nadi dari poros maritim, sebagaimana disampaikan oleh pakar maritim Rodhial Huda dalam sebuah seminar. Laut itu tidak terbatas mereka yang menguasai laut adalah mereka yng memiliki armada. Ini konsepsi poros maritim seutuhnya. Artinya konsep penguasaan laut tergantung dari siapa yang menguasai laut baik secara the facto maupun the jure. Mustahil kita mampu menguasai laut, jika sampai saat ini kita belum mampu mempunyai armada pelayaran yang mumpuni.

Jika saat ini kita melihat kapal-kapal nelayan yang berlayar di Indonesia, maka sampai saat ini bisa dipastikan hampir seluruhnya jauh dari kata laik layar. Potret tersebut dapat dilihat dengan tidak adanya standarisasi model kapal nelayan untuk setiap lokasi pelayaran. Padahal yang perlu kita cermati tidak semua kapal dapat digunakan untuk lokasi pelayaran. Perlu ada beberapa pertimbangan penggunaan kapal sebelum menentukan desain dan ukuran kapal.

Sayangnya hal ini belum menjadi prioritas pemerintah untuk menyiapkan standarisasi kapal nelayan yang akan digunakan. Alhasil setiap tender kapal, pemerintah hanya mengacu terhadap kondisi kapal yang sudah digunakan. Ini yang terkadang membuat kapal-kapal bantuan pemerintah jarang digunakan oleh nelayan.

Kebijakan Pemerintah

Jika kita melihat standarisasi IMO maka hanya kapal nelayan yang berukuran lebih dari 24 m yang ada. Artinya untuk kapal nelayan yang berada dibawah itu belum ada standart yang jelas. Ini menjadi pertanyaan bagaimana selama ini standarisasi keselamatan para nelayan Indonesia. Padahal dalam peraturan IMO untuk kapal ikan diharuskan untuk disesuaikan dengan kondisi negara setempat. Standarisasi kapal sangat berkaitan dengan faktor keselamatan, inilah yang seharusnya menjadi concern bagi para pengambil kebijakan.

Di samping itu kita juga melihat bagaimana kondisi pengadaan kapal di wilayah Indonesia Timur. Perlu diketahui bahwa kondisi geografis Indonesia Timur tidak bisa disamakan dengan kondisi Indonesia Barat. Ini yang menjadi koreksi besar jika ternyata ketika tender dilakukan, pemerintah menerapkan sistem sister ship, atau kapal dengan satu desain digunakan di tempat berbeda. Padahal kita memiliki banyak pakar dan ahli teknologi perkapalan yang seharusnya mampu mengoreksi hal ini.

Dalam melakukan perancangan kapal perlunya sebuah parameter mulai dari fungsi kapal, keadaan ombak di wilayah pelayaran, kondisi pelabuhan sandar pendukung dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini menjadi ironi di tengah hingar bingar visi poros maritim Indonesia. Sementara para pemangku kebijakan tidak mampu mengambil tindakan mendasar, yakni melakukan standarisasi kapal. Ini menjadi sebuah evaluasi besar bagi kita semua terutama para stakeholder maritim khususnya di bidang perkapalan.

Pemerintah harus segera mengambil tindakan konkret terhadap kondisi ini. Pertama, perlunya pemerintah menentukan standarisasi desain kapal untuk nelayan sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keselamatan nelayan, jangan hanya fokus pada penggunaan alat tangkap saja. Kedua, dalam perancangan kapal perintis pemerintah perlu melakukan standariasasi kapal terutama untuk wilayah pelayaran Indonesia Timur karena kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi Indonesia Barat.

Sebuah harapan besar visi poros maritim Indonesia menjadi upaya seluruh stakeholder maritim agar mampu mengambil peran untuk berbagai perbaikan maritim yang signifikan bagi kebijakan maritim. Jangan sampai poros maritim hanya menjadi kampanye dan gagasan bagi dunia luar, namun kita masih keropos di dalam, terutama dalam berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan dan keselamatan masyarakat.

Penulis: Ahlan Zulfakhri

Sekjen Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI),

Aktif di Perusahaan Galangan Kapal Korea Selatan

Sumber: Jurnal Maritim

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s