Indonesia Paling Rumit Mengenai Ijin Kunjungan Yacht Asing

Indonesia merupakan negara bahari dengan berbagai keindahan alamnya paling bagus di dunia, dan memiliki keanekaragaman paling banyak. Dengan berbagai kelebihan tersebut, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi “golden cruising passage” atau jalur pelayaran emas.

Sayangnya, potensi tersebut tidak bisa terealisasi karena kebijakan dan regulasi di bidang CIQP (Custom, Immigration, Qurantine, Port Clerance) kurang bersahabat bagi yacht asing yang masuk ke Indonesia.

Sebelum masuk ke Indonesia, wisatawan harus mengurus CAIT (Clearance Approval for Indonesia Teritory) dan PIBS (pelaporan impor barang sementara), dengan membuat pernyataan agen atau penanggung jawab dalam bentuk personal guarantee tertulis. CAIT merupakan instrumen “security clerance” karena perlunya yacht mendapatkan pengawasan dari sisi security sedangkan PIBS merupakan instrumen izin impor barang karena yacht dikategorikan barang mewah.

“Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, bahkan Singapura, aturan tersebut paling aneh karena hanya di Indonesia sedangkan di negara lain yacht bisa langsung masuk, dan semua izin diselesaikan pada waktu masuk termasuk imigrasi maupun kepabeanan, bahkan dalam waktu 30 menit semua perizinan selesai, ”ungkap Yacht Skipper Indradi Soemardjan, Selasa (19/5).

Ia mengungkapkan, berbeda dengan Indonesia dimana dalam melayani perizinan kapal yachts di kaitan dengan pertahanan negara dan lain-lain, di Thailand dan Malaysia melayani kapal yachts berbendara asing dengan penuh kemudahan, dengan hanya ada memperhatikan 3 hal yakni, keselamatan lalu lintas kapal melalui Syahbandar, penumpang kapal melalui Imigrasi, dan barang yang ada ada di kapal melalui Bea Cukai.

“Tidak seperti di Indonesia, untuk melayani kapal yacht saja melibatkan lima lembaga kementrian, baik itu perhubungan, kementrian luar negeri, kementerian pariwisata, keuangan melalui Bea Cukai, bahkan pertahanan, dan yang lebih rumitnya lagi, semua pelayanan tidak di di sentralisasi melaikan terpisah, sehingga untuk mengurusnya membutuhkan waktu yang cukup lama,”tutur Indradi, yang juga Anggota dari Community for Maritime Studies Indonesia.

Oleh karena itu, lanjut Indradi, pihaknya merekomendasi tiga hal, pertama Indonesia bisa mengikuti cara Thailand dan Malaysia, dalam memberikan pelayanan pada kapal yacht asing, kedua gunakan Nongsa Point Marina sebagai lokasi “Yacht Registry” untuk kapal yacht asing yang ingin masuk ke Indonesia.

“Dan Cukup 3 Kementerian yang terlibat di proses perijinan layar dengan memberdayakan Menkominfo sebagai penyimpan dan pengolah data,”ujarnya. (Ikawati)

Sumber: Jurnal Maritim

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s